Hukum Korporasi

 

 

Hukum Korporasi

Layanan Firma RKHK untuk mendampingi dan mewakili Klien  dalam rangka mentaati peraturan Perundang-undangan nasional sekurangnya sbb:

Undang-undang:

• 1.    Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHD)
• 2.    Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Perdata)
• 3.    Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
• 4.    Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan
• 5.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
• 6.    Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• 7.    Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• 8.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Dicabut)
• 9.    PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
• 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

 

Peraturan Pemerintah:

• 1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
• 2)   Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
• 3)   Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
• 4)   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
• 5)   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM:

• a)   Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
• b)   Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.