DAFTAR ISI KUHP - KUHAP BARU-VERSI FIRMA RKHK&P-oleh Tb. Kusai Murroh,S.Pd.,S.H., M.H

                        

BUKU KESATU KUHP BARU ATURAN UMUM
1.    Aturan Umum	Pasal 1-11
2.    Tindak Pidana	Pasal 12
3.    Percobaan	Pasal 17-19
4.    Penyertaan	Pasal 20-22
5.    Pengulangan	Pasal 23
6.    Aduan	Pasal 24-30
7.    Alasan Pembenar	Pasal 31-35
8.    Alasan Pemaaf	Pasal 40-44
9.    Pertanggung Jawaban Pidana	Pasal 36-39
10. Pertanggungl Awaban Korporasi	Pasal 45-50
11. Tujuan Pemidanaan	Pasal 51-52
12. Pedoman Pemidanaan	Pasal 53-57
13. Pemberatan Pidana	Pasal 58-59
14. Ketentuan Lain Tentang Pemidanaan	Pasal 60-64
15. Pidana Dan Tindakan 15.1.     Pidana 15.2.    Katagori Pidana 15.3.     Tindakan 15.4.    Diversi 15.5.     Tidakan 15.6.     Pidana	Pasal 64-78,80,81-102 Pasal 79 Pasal 103-111 Pasal 112 Pasal 113 Pasal 114-117
16. Pidana Dan Tindakan Bagi Korporasi ·                     Pidana ·                     Tindakan	Pasal 118-122 Pasal 123-124
17. Perbarengan	Pasal 125-131
18. Gugurnya Kewenangan penuntutan&Pidana ·                     Penuntutan ·                     Pidana	Pasal 132139 Psl. 140-143
19.  Pengertian Istilah	Psl.144-186
BUKU KEDUA KUHP BARU TINDAK PIDANA
1.    Keamanan Negara ·                     Penyebaran Ajaran Kml ·                     Penggantian Ideologi	Pasal 188-189 Pasal 190
2.    Makar Terhadap Pres/Wakil. ·                     Terhadap Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden ·                     Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia(Nkri) ·                     Terhadap Pemerintah	Pasal 191   Pasal 192 Pasal 193-196
3.    Makar Terhadap Neg.Sahabat ·                Terhadap Negara Sahabat-Makar Untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat. ·                Terhadap Kepala Negara Sahabat        .	Pasal 221-223 Pasal 224
4.    Tindak Pidana Terhadap Pertahanan Negara	Pasal 197-202
5.    Penghianatan Terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara	Pasal 203-209
6.    Sabotase Dan Tindak Pidana Pada Waktu Perang	Pasal 210-216
7.   Penyerangan terhadap Pres/wakil. ·           Terhadap Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden (Pasal 217) ·           Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden(   Pasal 218-220/Del.Aduan) ·           Penyerangan Terhadap Kepala Negara Sahabat Dan Wakil Kepala Negara Sahabat.( Pasal 225)  ·           Penyerangan Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Kepala Negara Sahabat Dan Wakil Negara Sahabat.( Pasal 226-230)	Pasal 217     Pasal 218-220/Del.Aduan       Pasal 225 Pasal 226-230
8.    Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat	Pasal 231
9.    Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif Dan Badan Pemerintah	Pasal 232-233
10. Penodaan Terhadap Bendera Negara, Lambang Negara,Dan Lagu Kebangsaan	Pasal 234-239
11. Penghinaan Terhadap Pemerintah Atau Lembaga Negara	Pasal 240-241 /Delik Aduan
12. Penghinaan Golongan Penduduk	Pasal 242-243
13. Diskriminasi Ras Dan Etnis	Pasal 244-245
14. Penghasutan Untuk Melawan Penguasa Umum	Pasal 246-248
15. Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana	Pasal 249-252
16. Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat	Pasal 253
17. Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat Yang Berwenang Adanya Orang Yang Berencana Melakukan Tindak Pidana	Pasal 254
18. Unjuk Rasa, Atau Demonstrasi	Pasal 256
19. Memasuki Rumah & Pekarangan Orang Lain	Pasal 257
20. Penyadapan	Pasal 258-259
21. Memaksa Masuk Kantor Pemerintah	Pasal 260
22. Organisasi Yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana	Pasal 261
23. Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Secara Bersama-Sama Di Muka Umum	Pasal 262
24. Penyebarluasan Berita Atau Pemberitahuan Bohong	Pasal 263
25. Gangguan Terhadap Ketenteraman Lingkungan	Pasal 265
26. Gangguan Terhadap Pemakaman Dan Jenazah	Pasal 268-271
27. Penggunaan Ljazah Atau Gelar Akademik Palsu	Pasal 272
28. Gadai Tanpa Izin	Pasal 273
29. Penyelenggaraan Pesta Atau Keramaian Dijalan Umum	Pasal 274
30. Menjalankan Pekerjaan Tanpa Izin Atau Melampaui Kewenangan	Pasal 275
31. Pemberian Atau Penerimaan Barang Kepada Dan Dari Narapidana	Pasal 276
32. Gangguan Terhadap Tanah, Benih, Tanaman, Dan Pekarangan	Pasal 277
33. Penyesatan Proses Peradilan[Bukti Palsu,Mengarahkan Saksi, Dll]   34. Merintangi Proses Peradilan	Pasal 278   Pasal 279-292
35. Perusakan Gedung, Ruang Sidang, Dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan	Pasl 293
36. Pelindungan Saksi Dan Korban	Pasal 294-299
37. Agama Dan Kepercayaan	Psl. 300-3002
38. Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan Dan Sarana Ibadah	Pasal 303
39. Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak, Dan Senjata Lain	Pasal 306-307
40. Kebakaran, Ledakan, Dan Banjir	Pasal 308-311
41. Pekerjaan Pemadaman Kebakaran Dan Penanggulangan Banjir Yg Dirintangi	Pasal 312
42. Bahaya Umum Akibad[Membakar Benda, Dll]	Pasal 314-317
43. Bahan Peledak	Pasal 318
44. Perusakan Bangunan[Listrik,Lalulintas Umum,Rambu Pelayaran]	Pasal 319-326
45. Perusakan Gedung	Pasal 327-328
46. Perusakan Kapal	Pasal 329-330
47. Kenakalan Terhadap Orang Atau Barang Ditempat Umum	Pasal 331
48. Penggunaan Dan Perusakan Informasi Elektronik	Pasal 332
49. Mengakses Komputer Dan Sistem Elektronik Tanpa Hak	Pasal 333-335
50. Hewan [Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, Dan Penganiayaan Hewan]	Pasal 336-337
51. Kecerobohan Yang Membahayakan Umum[Tidak Menaruh Tanda Pada Lobang Dll]	Pasal 339-341
52. Bahan Yg Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan	Pasal 342-344
53. Organ, Jaringan Tubuh, Dan Darah Manusia	Pasal 345-346
54. Pejabat[ Pemaksaan Terhadap Pejabat]	Pasal 347-350
55. Abai Terhadap Perintah Pejabat Yang Berwenang	Pasal 351-358
56. Abai Terhadap Wajib Bela Negara	Pasal 359
57. Perusakan Maklumat Negara	Pasal 360
58. Laporan Atau Pengaduan Palsu	Pasal 361
59. Penggunaan Kepangkatan, Gelar, Dan Tanda Kebesaran	Pasal 362-363
60. Surat Untuk Kepentingan Jabatan Umum Dirusak	Pasal 364-367
61. Desersi, Pemberontakan, Dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia-Penganjuran	Pasal 368-369
62. Ternak[Penyalahgunaan Surat Pengangkutan]	Pasal 370
63. Irigasi[Melanggar Pengaturan Pembagian Air]	Pasal 371
64. Surat Resmi Negara[Penggandaan Tanpa Izin]	Pasal 372
65. Keterangan Palsu Di Atas Sumpah	Pasal 373
66. Uang[Pemalsuan Mata Uang]	Pasal 374-381
67. Materai[ Pemalsuan]	Pasal 382-383
68. Meterai, Cap, Atau Tanda [Pengedaran Yang Dipalsu]	Pasal 389-390
69. Cap Negara Dan Tera Negara[ Penggunaan Dan Pemalsuan]	Pasal 384-388
70. Surat [ Pemalsuan]	Pasal 391-393
71. Surat Keterangan[Pemalsuan Terhadap Surat Keterangan]	Pasal 395-400
72. Akta Autentik[Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik]	Pasal 394
73. Asal Usul Dan Perkawinan[Menggelapkan Asal-Usul Orang, Perkawinan Yg Lama]	Pasal 401-405
74. Kesusilaan [Dimuka Umum][1][Pornografi,Menunjukan Alat Kontrasepsi/Gugurkan Kandungan,Perzinaan,Pencabulan[2], Memudahkan Pencabulan,	Pasal 406,407,(408-410),(411-413),(414,415-418),(419-423),
75. Minuman Dan Bahan Yang Memabukkan[ Memberi Kpd Org Sudah Mabuk]	Pasal 424
76. Pengemisan [Pemanfaatan Anak Untuk Pengemisan]	Pasal 425
77. Judi [Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main  Judi Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian]	Pasat 426-427
78. Penelantaran Orang	Pasal 428-432
79. Penghinaan[Dengan Lisan Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Orang Lain Dengan Cara Menuduhkan Suatu Hal, Dengan Maksud Supaya Hal Tersebut Diketahui Umum]	Pasal 433/Delik Aduan
80. Fitnah [Tuduhan Yg Bertentangan Dengan Yang Diketahuinya][3]	Pasal 434/Delik Aduan Pasal 435
81. Pengaduan Fitnah[Pengaduan Atau Pemberitahuan Palsu Secara Tertulis]	Pasal 437/Delik Aduan
82. Penghinaan Ringan [[4] Tidak Pencemaran Tapi Disampaikan Kpd Yg Bersangkutan]	Pasal 436/Delik Aduan
83. Persangkaan Palsu/ Nuduh [Persangkaan Tindakan Pidana Yg Dilakukan Padhal Tidak]	Pasal 438/Delik Aduan
84. Pencemaran  Terhadap Orang Yang Sudah Mati	Pasal 439
85. Pengaduan, Pemberatan Pidana, Dan Pidana Tambahan	Pasal 440-442
86. Rahasia [Pembukaan Rahasia Yg Wajib Dia Simpan Karena Jabatan,Profesi Di Instansi Pemerintah] Jika Rahasia Orang Lain, Hanya Dapat Dituntut Atas Pengaduan Org Tersebut Rahasia Perusahaan Tempat Bekerja Pidana Tambahan Pencabutan Hak Pasal 86 Huruf A,B,C, Dan F	Pasal 443,4444,445
87. Perampasan Kemerdekaan Orang Dan Pemaksaan[5] Dan Pidana Tambahan	Pasal 446-449 Dan Pasal 456
88. Penculikan	Pasal 450
89. Penyanderaan	Pasal 451
90. Pengalihan Kekuasaan Anak Dan Perempuan	Pasal 452
91. Menyembunyikan Anak	Pasal 453
92. Melarikan Anak Dan Perempuan	Pasal 454
93. Perdagangan Orang	Pasal 455
94. Penyelundupan Manusia	Pasal 457
95. Janin [Ibu Merampas Nyawa Janinya]	Pasal 460
96. Pembunuhan Keluarga [ Ibu, Ayah, Istri, Suami, Atau Anaknya]	Pasal 458
97. Atas Permintaan Orang Itu Sendiri Utk Dibunuh	Pasal 461-462
98. Aborsi	Pasal 463-465
99. Tubuh [Tindak Pidana Terhadap Tubuh; Penganiayaan	Pasal 466-471
100.  Perkelahian [Penyerangan Dan Perkelahian Secara Berkelompok]	Pasal 472
101.  Perkosaan	Pasal 473
102.  Kealpaan [Mengakibatkan Mati Atau Luka Karena Kealpaan]	Pasal 474-475
103.  Pencurian	Pasal 476-481
104.  Pemerasan	Pasal 482-485
105.  Penggelapan	Pasal 486-491
106.  Curang/Penipuan [Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Kedudukan Palsu, Menggunakan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kata Bohong, Menggerakkan Orang Supaya Menyerahkan Suatu Barang, Memberi Utang, Membuat Pengakuan Utang, Atau Menghapus Piutang,Dipidana Karena Penipuan,]	Pasal 492-510
107.  Curang /Penipuan Terhadap Kreditur-Modus Pailit	Pasal 511-515
108.  Curang Pengurus Atau Komisaris-Perusahaan	Pasal 516-518
109.  Curang Menyetujui Tawaran Perdamaian di Sidang Pengadilan Karena telah Mengadakan Persetujuan dengan Debitur	Pasal 5 19
110.  Penarikan Barang Tanpa Hak/Masih Ada Hak Orang Lain	Pasal 520
111.  Perusakan Dan Penghancuran Barang	Pasal 521
112.  Perusakan Dan Penghancuran Bangunan Gedung	Pasal 522-526;
113.  Jabatan [Tindak Pidana Jabatan];Penolakan Atau Pengabaian Tugas Yang Diminta	Pasal 527-528
114.  Penyiksaan dan Paksaan	Pasal 529-530
115.  Jabatan / Kewenangan[Penyalahgunaan]	Pasal 531-541
116. Pelayaran; Pembajalan Dan Kekerasan Terhadap dan di atas Kapal	Pasal 542-548
117. Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu	Pasal 549-552
118. Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di kapal	Pasal 553-557
119. Wewenang Dan Pelanggaran Kewajiban Oleh Nakhoda Kapa1	Pasal 558-569
120. Perusakan Barang Muatan Dan Keperluan Kapal	Pasal 570
121. Menjalankan Profesi Sebagai Awak Kapal tanpa Hak	Pasal 571-572
122. Penandatanganan Konosemen Dan Tiket Perjalanan	Pasal 573-574
123. Perusakan Sarana Penerbangan Dan Pesawat Udara	Pasal 575-578
124. Pembajakan Pesawat Udara	Pasal 579-580
125. Membahayakan Penerbangan	Pasal 581-589
126. Asuransi Pesawat Udara	Pasal 590
127. Penadahan	Psl.59 1-593
128. Penerbitan Dan Pencetakan [Menerbitkan Tulisan Atau Gambar Yangmenurut Sifatnya Dapat Dipidana]	Pasal 594-596
129. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup didalam Masyarakat.	Pasal 597
130. Pidana Khusus[ Hak Asasi Manusia} Genosida[Perbudakan,Penyiksaan,Persekusi,Perkosaan]	Pasal 598-599
131. Terorisme	Pasal 6oo-602
132. Korupsi	Pasal 6o3-606
133. Pencucian Uang	Pasal 607-608
134. Narkotika	Pasal 609-611
135. Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, Dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus	Pasal 612

 

 

---

[1] Huruf a Yang dimaksud dengan nmelanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Huruf b Cukup jelas.

[2] Pasal 415 Yarrg dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan

[3] Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan rrmum atau karena terpaksa membela diri.

[4] Pasal 435 Ayat (l) Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatu perbuatan dan karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya, dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata memang bersalah atas hal yang dituduhkan, terhadap penuduh tidak boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas

[5] Pasal 446 Ayat (1) Dalam ketentuan ini, merampa.s kemerdekaan dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewqiiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Misalnya, seorang polisi yang menangkap dan menahan seseorang dalam hal kedapatan tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana.

DAFTAR ISI KUHAP BARU VERSI FIRMA RKHK&P

Oleh;

TB.KUSAI MURROH,S.PD.S.H.,M.H/PPKHI

BAB 1 KETENTUAN UMUM
1.   Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.	Pasal 1 ayat (31)
2.   Informasi Elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 1 ayat (38)
3.   Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana	Pasal 1 ayat (50)
4.   Acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.	Pasal 2 ayat (1)
5.   Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.	Pasal 4
BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
6.   Penyelidik	Pasal 5-9
7.   Penyidik Pembantu	Pasal 10-12
8.   Penyelidikan	Pasal 13-21
9.   Penyidikan	Pasal 22-52
10.  Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban	Pasal 53-54
11.  Bantuan Teknis Penyidikan	Pasal 55-57
12.  Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum	Pasal 58-63
13.  Penuntut Umum	Pasal 64
14.  Penuntutan	Pasal 69-77
15. Pengakuan Bersalah	Pasal 78
16. MEKANISME KEADILAN RESTORATIF	Pasal 79-82
16.1.     PadaTahap Penyelidikan dan Penyidikan	Pasal 83-84
16.2.     Pada Tahap Penuntutan	Pasal 85-86
16.3.     Pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pasal 87-88
17.  UPAYA PAKSA	Pasal 89
17.1.     Penetapan Tersangka	Pasal 90-92
17.2.     Penangkapan	Pasal 93-98
17.3.     Penahanan	Pasal 99-111
17.4.     Penggeledahan	Pasal l12
17.5.     Penyitaan :	Pasal 118
·         Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.	Pasal 119
·         Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan lanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.	Pasal 120
·         Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda ersebut ketika melakukan Penyitaan.	Pasal 122
·         Benda yang dapat disita tanpa ijin pengadilan.	Pasal 123
·         Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:	Pasal 126
·         Pengembalian benda sitaan	Pasal 134
17.6.     Penyadapan	Pasal 136
17.7.     Pemeriksaan Surat	Pasal 137
17.8.     Pemblokiran	Pasal 14O
18.  Larangan bagi Tersangka dan Terdakwa untuk Keluar Wilayah Indonesia	Pasal 141
19. HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA	Pasal 142
20.  HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA:
20.1.     Hak Saksi	Pasal 143
20.2.     Hak Korban	Pasal 144
20.3.     Hak Penyandang Disabilitas	Pasal 145
20.4.     Hak Perempuan	Pasal 147
20.5.     Hak Orang Lanjut Usia	Pasal 148
21.  ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM;
21.1.     Advokat	Pasal 149
21.2.     Advokat berhak:	Pasal 150
21.3.     Advokat wajib:	Pasal 151
22.  Bantuan Hukum	Pasal 154-155
23.   BERITA ACARA Pada 15 Tindakan penyelesaian perkara	Pasal 156
24.  SUMPAH ATAU JANJI	Pasal 157
25.  WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
26.  Praperadilan 26.1.     sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa 26.2.     sah tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan 26.3.     permintaan ganti rugi/rehabilitasi bagi seorang yg perkara pidananya dihentikan pd tahap penyidikan/penuntutan; 26.4.     Penyitaan benda yg tidak ada kaitannya; 26.5.     Penundaan terhadapa penanganan perkara…; dan 26.6.     penangguhan pembantaran Penahanan.	Pasal 158-164
27.  Pengadilan Negeri-Kewenangan	Pasal 165-167
28.  Pengadilan Tinggi-kewnangan	Pasal 168
29.  Mahkamah Agung	Pasal 169
30.  KONEKSITAS-bersama-sama	Pasal 170-172
31.  GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
31.1.     Ganti Rugi	Pasal 173-175
31.2.     Rehabilitasi	Pasal 176-177
31.3.     Restitusi	Pasal 178-182
31.4.     Kompensasi	Pasal 183-186
31.5.     Dana Abadi	Pasal 187-188
36.  PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI	Pasal 189-192
37.  PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
37. 1. Panggilan dan Dakwaan	Pasal 193-194
37.2.     Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili	Pasal 195-199
37.3.    Acara Pemeriksaan Biasa	Psl 20O-234
37.4.     Pembuktian- 8 Alat bukti; (Pasal 235) 37.4.1.Keterangan Saksi; 37.4.2.Keterangan Ahli; 37.4.3.surat; 37.4.4.keterangan Terdakwa; 37.4.5.barang bukti; 37.4.6.bukti elektronik; 37.4.7.pengamatan Hakim; dan 37.4.8.segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan disidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.	Pasal 235-242
38.   Putusan	Pasal 243-256
38.1.     Acara Pemeriksaan Singkat	Pasal 257
38.2.     Acara Pemeriksaan Cepat	Pasal 258-267
38.3.     Tata Tertib Persidangan	Pasal 268-284
38.4.     Pemeriksaan Tingkat Banding	Pasal 285-298
38.5.     Pemeriksaan Tingkat Kasasi	Pasal 299-313
39.     UPAYA HUKUM LUAR BIASA
39.1.     Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum	Pasal 314-317
39.2.     Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	Pasal 318-325
40.     KORPORASI	Pasal 326
40.1.     Penyelidikan dan Penyidikan	Pasal 327
40.2.     Pe{anjian Penundaan Penuntutan	Pasal 328
40.3.     Dakwaan	Pasal 329
40.4.     Pertanggungi awaban Korporasi	Pasal 330
40.5.     Pengenaan Pidana dan Tindakan	Pasal 331
40.6.     Putusan	Pasal 333
40.7.     Pelaksanaan Putusan	Pasal 334-337
40.8.     Pelaksanaan Pidana Tambahan terhadap Korporasi	Pasal 338-341
41.     PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	Pasal 342-352
42.     PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	Pasal 353-359
43.     SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Pasal 360
KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 361
KETENTUAN PENUTUP	Pasal 362-369

                       =====================================================================