Hukum Korporasi
Layanan Firma RKHK untuk mendampingi
dan mewakili Klien dalam rangka mentaati peraturan Perundang-undangan nasional sekurangnya sbb:
Undang-undang:
- 1. Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHD)
- 2. Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (KUH Perdata)
- 3. Undang-undang
Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
- 4. Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan
- 5. Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- 6. Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 7. Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 8. Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Dicabut)
- 9. PERPPU
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 10. Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah:
- 1)Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
- 2) Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
- 3) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Perseroan Terbatas
- 4) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran
Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk
Usaha Mikro dan Kecil
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM:
- a) Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
- b) Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan
Terbatas.
